Kini Lebih Baik
Close  

12 Juli 2014

Tingkatkan Citra Institusi, RSD Mardi Waluyo Terapkan Fraud Control Plan

Blitar. Membangun birokrasi menuju clean and good governance dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan kebijakan yang terintegrasi antar lini. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagai bagian dari upaya untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan tindakan korupsi.

Dalam rangka memberikan pencerahan dan wawasan tentang program pencegahan dan pengendalian korupsi, RSD Mardi Waluyo Kota Blitar menggelar Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) yang diikuti seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan RSD Mardi Waluyo, kamis (10/7). Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan materi tentang "Implementasi Fraud Control Plan Dalam Rangka Deteksi Dini Pencegahan dan Kemudahan Mengungkapkan Kejadian Yang Berdampak Korupsi".

Drs. Sugiarto, Ak, MM.CA, salah satu tim sosialisasi FCP BPKP saat menyampaikan materi mengatakan, pelaksanaan strategi anti korupsi melalui implementasi FCP pada instansi pemerintah dan badan usaha milik pemerintah dilakukan 4 tahap, yaitu tahap represif (penindakan), tahap preventif dengan menangkal sebelum terjadi, tahap edukatif melalui sosialisasi pemberdayaan stakeholder/masyarakat, dan tahap represit untuk preventif melalui hasil audit investigatif yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi. Keberhasilan strategi tersebut terlihat dari menguatnya upaya dalam pencegahan korupsi.

Sugiarto menambahkan, setiap instansi pemerintah harus membangun dan menerapkan 10 atribut FCP sebagai penguatan terhadap sistem tatakelola pemerintahan yaitu kebijakan yang terintegrasi, struktur pertanggung jawaban yang dimiliki disetiap tingkatan manajemen, adanya pengelolaan resiko terjadinya FRAUD, kepedulian dan kontribusi karyawan dalam pengendalian FRAUD, kepedulian pelanggan/masyarakat dalam pencegahan dan pendeteksian penyimpangan, perlindungan terhadap pelapor adanya FRAUD, sistem pelaporan secara jelas, sistem pemberitahuan kepada pihak luar, standar investigasi terhadap dugaan adanya FRAUD, dan standar perilaku dan disiplin  yang jelas.

dr. Husein Abdulrachman, direktur RSD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam sambutannya mengatakan, godaan berperilaku korupsi didalam birokrasi sangat rentan, untuk itu dibutuhkan penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola di setiap organisasi dalam memerangi korupsi secara sistematik. Salah satunya dengan penerapan atribut-atribut FCP yang spesifik. (humas)


FormLogin


Video Profil

Pengunjung


Polling

Kartu jaminan kesehatan yang Anda miliki ?
Askes (353)  
  
Jamkesmas (82)  
  
Jamsostek (33)


Website Link